intelijen – Kelompok atas atau grup elit telah mulai tak yakin pada Pemerintahan Joko Widodo.
Hal semacam itu tampak dari sikap Direktur Paling utama PT Bursa Dampak Indonesia (BEI) Tito Sulistio yang berani MENGKRITIK Presiden Joko Widodo.
Pendapat itu di sampaikan pengamat politik Ahmad Baidhowi pada intelijen (09/09). “KALAU SETINGKAT DIRUT PT BEI SUDAH TAK PERCAYA JOKOWI INI MENANDAKAN KALANGAN KELAS ATAS SUDAH TIDAK PERCAYA KEPADA PEMERINTAHAN SEKARANG INI, ” kata Ahmad Baidhowi.
Menurut Baidhowi, kelompok kelas atas sangatlah terpukul dengan beragam kebijakan Rezim Jokowi yang merugikan.
“KALANGAN KELAS BAWAH SUDAH TERPUKUL DENGAN KEBIJAKAN JOKOWI. INI KALANGAN ATAS, YANG DIANGGAP BISA MENGGERAKKAN EKONOMI TELAH MENGKRITIK KERAS JOKOWI, ” tutur Baidhowi.
Baidhowi menyatakan, bila kelompok kelas atas telah tak yakin pada Jokowi, hal semacam itu dapat menyebabkan kerawanan sosial. “KALANGAN BAWAH DAN ATAS DIPERTEMUKAN DALAM ISU KEBIJAKAN EKONOMI YANG MERUGIKAN BISA MEMBUAT JOKOWI JATUH DI TENGAH JALAN, ” tegas Baidhowi.
Dengan cara spesial, Baidhowi juga menyoal usaha “BLUSUKAN” yang selalu saja digerakkan Presiden Jokowi.
“JOKOWI ITU BLUSUKAN PAKAI UANG NEGARA, PADAHAL UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PENCITRAAN DAN MENAIKKAN POPULARITAS, TETAPI DPR MAUPUN APARAT PENEGAK HUKUM TIDAK MENGKRITISI, ” kata Baidhowi.
Kata Baidhowi, Jokowi cuma memercayakan pencitraan dengan style blusukan serta bagi-bagi sembako.
“BAGI-BAGI SEMBAKO ITU TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH EKONOMI. DUA HARI SEMBAKO SUDAH HABIS. JOKOWI INGIN TAMPIL DEKAT DENGAN RAKYAT, TETAPI KEBIJAKANNYA JUSTRU MEMBEBANI RAKYAT KECIL SEPERTI MENAIKKAN HARGA BBM, ” tutur Baidhowi.
Pada awal mulanya, Direktur Paling utama PT Bursa Dampak Indonesia Tito Sulisto mengkritik pemerintahan Jokowi-JK yang tampak tidak mempunyai gagasan pembangunan periode panjang. Ini bikin pelaku pasar bingung menebak arah perubahan Indonesia.
“KAMI BINGUNG MAU DIBAWA KEMANA INI. KAMI MINTA BAPPENAS UNTUK MEMBIKIN SATU RANGKAIAN KERJA JANGKA PANJANG YANG KAMI JADI TAHU NEGARA INI MAU DI BAWA KEMANA, ” tuturnya di Jakarta,
Pemerintahan dulu, kata Tito, mempunyai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tetapi, itu dihapus hingga bikin Indonesia berpedoman system presidensial.
0 komentar:
Posting Komentar