Bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron berusaha keras memberikan keyakinan majelis hakim bahwa dianya telah kaya raya, bahkan juga mulai sejak kecil. Fuad seakan mau tunjukkan bahwa dianya tak lakukan korupsi dengan menyatakan bahwa orang miskin tidak mungkin jadi kepala daerah lantaran perlu modal yang besar.
Fuad, Kamis (17/9) tempo hari melakukan kelanjutan sidang masalah suap proyek gas Bangkalan serta Tindak Pidana Pencucian Duit (TPPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Agenda persidangan yaitu kontrol saksi. Dalam peluang itu, Fuad menceritakan perjalanan hidupnya, walau ditinggal ibunya, dia memperoleh warisan yang sangatlah banyak.
Ketua DPRD Bangkalan nonaktif itu menyatakan, untuk jadi kepala daerah diperlukan duit yang sangatlah banyak. " Tak ada orang miskin yang maju pilkada. Lantaran uangnya mesti banyak. Untuk bayar ini, itu butuh banyak duit, " kata Fuad Amin dalam sidang menjawab pertanyaan JPU KPK masalah cost yang dikeluarkan jadi kepala daerah, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/9).
Seperti mau membetulkan perbuatannya terima suap, Fuad menyebutkan tidak mungkin bila kepala daerah tak pernah terima hadiah atau janji saat sebelum serta setelah duduk di jabatannya. " Serta tidak mungkin ada kepala daerah yg tidak terima hadiah atau janji. Seluruhnya pasti terima, " cetusnya.
Masalah kekayaannya, Fuad bercerita dianya memperoleh warisan dari ibunya. Mulai sejak umur 2 th., Fuad telah ditinggal ibunya. Sang ibu berpisah dengan bapaknya, Kiai Amin serta menikah lagi dengan WNI yang telah jadi warga negara Arab Saudi di Makkah.
" Saya kecil orangtua telah pisahlah. Saat itu usia 2 th.. Bila tak salah sesudah pemilu pertama (1955) ibu saya pergi ke Makkah serta menikah dengan orang Indonesia yang telah jadi warga sana, " papar Fuad.
Fuad memberikan, dianya memperoleh warisan dari sang ibu. Tanah punya ibunya yang terdapat di lokasi pemakaman istri Nabi Muhammad dibeli oleh pemerintah Arab Saudi dengan harga yang fantastis.
" Rumah itu bisa pergantian dari pemerintah Arab. Ibu saya tak mempunyai anak lagi dari suaminya. Serta warisan itu diberikan ke saya saat ibu saya wafat, " katanya.
Meski demikian, Fuad tak dapat mengatakan keseluruhan dari jumlah duit warisan dari ibunya itu. " Uangnya banyak. Saya lupa. Yang saya ingat itu ada di tas sangatlah besar. Bila diangkat sama dua orang itu tidak akan dapat terangkat, " katanya.
Setelah ituMenurutnya, harta yang didapatnya sangatlah banyak. Bahkan juga, mulai sejak kecil Fuad mengakui tak pernah terasa kekurangan. Apa lagi, kata dia, pamannya, Kiai Munir yang disebut kerabat Presiden pertama, Soekarno di Partai Nasional Indonesia (PNI) berasumsi dianya seperti anak.
" Saat ibu saya pisahlah, saya di ambil Kiai Munir. Beliau wafat itu saya diberikan lempengan perak serta emas dari zaman Belanda itu banyak. Ada satu almari. Saya jual saja. Saya dari kecil tak pernah kekurangan. Sepupu saya ada 170 orang, mereka percayakan sama saya, tak ada yang memprotes. Hingga saat ini di tahanan saya makan dari situ, " papar dia.
Sumber kekayaan yang lain, kata Fuad, datang dari sumbangan orang-orang pada acara haul kakeknya, Syaikhona Cholil yang di gelar tiap-tiap th.. " Bila acara haul itu tiap-tiap malam takbiran, sekurang-kurangnya 10 ribu orang yang menyumbang. Mereka itu menyumbang mulai dari Rp 10 ribu hingga juga ada yang Rp 10 juta. Serta pengelolaannya ini diserahkan ke saya, " ungkap dia.
Sayangnya, cerita sumber kekayaan Fuad itu bertolak belakang dengan kenyataan persidangan. Bekas Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Lily Setyawati Mukti mengungkap bahwa Fuad terima dana fee dari Dinas Kesehatan mulai sejak 2010 s/d 2012. Duit yang diambil Fuad Amin dari aktivitas Dinkes Bangkalan itu meraih kian lebih Rp 7 miliar.
" Pemberian 2010 keseluruhan Rp 1, 8 miliar, 2011 keseluruhan Rp 2, 7 miliar, serta 2012 jumlah Rp 3 miliar, " kata Lily dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/8).
Lily mengakui bila pihaknya tak dapat menampik keinginan Fuad lantaran juga sebagai ketua DPRD Fuad dapat menggagalkan pengesahan biaya. Diluar itu, dia menyebutkan jatah duit dari tiap-tiap biaya aktivitas Dinkes Bangkalan yang diserahkan pada Fuad adalah kebiasaan serta mesti dikerjakan oleh Kepala Dinkes.
Tidak cuma dinas-dinas yang disuruh jatah oleh Fuad. Waktu jadi bupati Bangkalan, dia bahkan juga tega meminta setoran dari beberapa tenaga honorer yang mau jadi PNS dengan besaran minimum Rp 15 juta.
Hal semacam itu tersingkap waktu Bendahara Dinas Perhubungan periode 2012-2014, Nur Kholifah bersaksi. " Benar saya membayar Rp 15 juta untuk sistem pengangkatan, " tutur Nur Kholifah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/8).
Nur Kholifah tidak menyanggah bila sebagian rekannya juga turut menyerahkan 'upeti' pada Fuad Amin. Menurut pengakuannya, seluruhnya rekannya di Dinas turut dipalak Fuad Amin dengan jumlah yang sama. " Besarannya sama. Bila tidak (bayar), konsekwensinya ya itu, tidak diangkat, " katanya.
0 komentar:
Posting Komentar