Ada 72. 000 PNS DKI, Mengapa Untuk Penulis Pidato Saja Ahok Gunakan Duit Rakyat Rp. 805 Juta Untuk Upah Penulis Pidato Dari Luar?
Ada berapakah jumlah keseluruhnya PNS DKI Jakarta? Pasti bukanlah jumlah yang sedikit. Dari beragam sumber diperoleh angka sekurang-kurangnya ada 72. 000 jumlah PNS DKI Jakarta th. 2015. Apakah sebegitu rendahnya kwalitas beberapa puluh ribu PNS ini hingga tak ada satu juga dari mereka yang dapat jadi penulis pidato Gubernur DKI Ahok, hingga Ahok mesti menganggarkan duit warga DKI sebesar 805 juta rupiah untuk menggaji penulis pidato gubernur serta jajarannya?
Bila di cari diantara beberapa puluh ribu PNS, pasti terdapat banyak yang mahir menulis pidato. Ini pasti. Masalahnya yaitu, pengadaan anggota atau istilahnya Staf Pakar, tak jauh-jauh dari aroma proyek yang sudah pasti ujung-ujungnya ada fulus.
Dari balaikota di bisa info, dana Rp805 juta yang dianggarkan dalam Rancangan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (RAPBD) DKI 2016 bukan sekedar ditujukan untuk penulisan naskah gubernur. Tetapi juga untuk semua petinggi di lingkungan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang bertugas mewakili Pemerintah Daerah (Pemda).
”Dana itu untuk pengaturan naskah pidato petinggi yang mewakili Pemprov DKI. Jadi kita untuk buat dipakai oleh gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah serta yang lain, ” tutur Kepala Biro Kepala Daerah Jalinan Kerja sama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi seperti ditulis Kantor Berita RMOL (9/9).
Kata Mawardi, biaya penulisan naskah pidato gubernur dalam RAPBD DKI 2016 memanglah bertambah apabila dibanding dengan th. 2015. Tetapi penambahannya tak penting.
”Tahun lantas anggarannya lebih kecil lantaran kita tak memasukkan asuransi pada pekerja. Ini dapat anggarannya bakal direvisi. Itu untuk setahun biaya, ” tuturnya.
Waktu di tanya argumen kenapa DKI mesti merekrut pekerja serta tenaga pakar dari luar, Mawardi tak dapat menuturkan. Ia juga tak dapat menjawab adakah PNS DKI yang jumlahnya 72. 000 orang itu yang mempunyai kekuatan untuk membuat naskah pidato gubernur.
Pernyataan Mawardi ini bertolak belakang dengan info yang ia berikanlah pada awal mulanya. Lantaran dalam rapat kajian Kebijakan Umum Biaya Plafon Prioritas Biaya Sesaat (KUA PPAS) Th. 2016 yang di gelar, Selasa (9/9) tempo hari, Pemprov DKI malah bakal merekrut 14 tenaga baru untuk membuat naskah pidato untuk gubernur. 7 salah satunya yaitu pekerja harian terlepas (PHL, 4 orang tenaga pakar, serta 3 orang operator.
”Nggak ada dari luar. Dari kita seluruhnya. Dari dahulu ada konsultan dari luar untuk menulis surat. Mungkin saja ada (PNS DKI yang dapat menulis surat pidato gubernur), ” tutur Mawardi terbata-bata.
“Tenaga pakar itu kan tugasnya harus langkah data bahan untuk naskah gubernur. Mereka tugasnya membuat kalimat yang cocok. Kan mesti ada orangnya spesial, ” tutup Mawardi. Ah apa iya? Bukanlah rahasia lagi bila korupsi di kelompok PNS serta birokrasi adalah salah satu yang terburuk di negeri ini.
0 komentar:
Posting Komentar