Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan gagasan budget untuk pengaturan naskah pidato gubernur didalam Kebijakan Umum APBD serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 sudah dipangkas.
" Anggaran untuk membuat naskah pidato telah dipotong. Mungkin saja jumlah tenaganya juga telah dikurangi. Bila dahulu, budget pengaturan naskah pidato gubernur bahkan juga hingga miliaran, " kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/9).
Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, budget pengaturan naskah pidato itu sebenarnya tidak cuma ditujukan untuk gubernur saja, namun juga untuk wakil gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.
" Jadi, sebelum-sebelumnya memanglah kita membayar tenaga pakar dari luar untuk membuat naskah-naskah pidato untuk gubernur, wakil gubernur serta Sekda DKI. Namun saat ini budget itu telah dipangkas, " papar Ahok.
Lantaran telah tak memakai layanan tenaga pakar dari luar, dia menjelaskan mulai sekarang ini bakal memberdayakan banyak pegawai negeri sipil (PNS) dan pekerja harian terlepas (PHL) untuk membuat naskah pidato gubernur.
" Sesungguhnya saya tak terlampau mempersoalkan efisiensi budget itu, lantaran menurut saya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga selayaknya dapat membuat naskah pidato. Tak sebatas memercayakan kerja Pekerja Harian Terlepas (PHL) saja, " papar Ahok.
Sekarang ini, gagasan budget pengaturan naskah pidato sebesar Rp805. 000. 000 di dalam Kebijakan Umum APBD serta Plafon Prioritas Anggaran Sesaat (KUAPPAS) 2016 sudah diefisiensi jadi Rp388. 000. 000.
Bekas Bupati Belitung Timur itu lantas mengakui tengah lakukan penghitungan berkenaan efisiensi jumlah keseluruhnya PNS yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
" Lantaran di lingkungan Pemprov DKI, tambah banyak PHL yang bekerja dibanding dengan PNS. Makanya, kita ingin hitung-hitung lagi ada berapakah jumlah PNS DKI serta jumlah PHL, " ungkap Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar